RAPAT KONSULTASI REGIONAL INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PERSPEKTIF PDRB SE KALIMANTAN

Diposting pada : Jumat, 04 Maret 2016 - 05:41:10

Oleh : App Developer

Tarakan - Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Regional Indikator Makro Pembangunan dalam Perspektif Produk Domestik Regional Bruto Se-Kalimantan dengan tema Strategi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tanggal 13-15 November 2016 yang dihadiri oleh BPS, Bappeda di wilayah Kalimantan.

Welcome Party sebagai acara pembuka dilaksanakan pada hari minggu pukul 19.00 wita bertempat di Royal Hotel Tarakan. Laporan panitia penyelenggara disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ir. Fredrick Ellia Gugkang,MA dilanjutkan dengan Sambutan Selamat Datang dari Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Sekretaris DaerahProvinsi Kalimantan Utara, Bapak Drs.H Badrun, M.Si kemudian sambutan dan arahan BPS RI, Bapak Dr.Kecuk Suharyanto sekaligus membuka acara Konreg PDRB se Kalimantan Tahun 2016.

Pada hari kedua, Senin 14 November, acara dilanjutkan di Tarakan Plaza Hotel pada pukul 09.00 wita dan terdiri dari dua sesi. Pada sesi pertama, terdapat tiga orang narasumber. Narasumber yang pertama yaitu BPS Pusat yang disampaikan oleh Bapak Sentot Bangun Widoyono. Dalam pemaparannya ia menjelaskan mengenai bagaimana peran data statistik dalam pencapaian pertumbuhan indikator makro pembangunan berkelanjutan baik itu perannya ditingkat nasional, ditingkat regional ASEAN maupun ditingkat global.

Narasumber kedua diisi oleh Bappenas yang disampaikan oleh Ibu Nina Sardjunani yang menjelaskan mengenai tantangan dan strategi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan suatu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta suatu pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola dengan menggunakan prinsip pelaksanaan yaitu universal, integration serta no-one left behind.

Narasumber ketiga adalah seorang ekonom dari Universitas Borneo Tarakan yaitu Bapak Margiyono. Dimana dalam pemaparannya, ia menyampaikan mengenai bagaimana Provinsi Kaliamantan Utara dalam perspektif pembangunan ekonomi regional Kalimantan. Sesi pertama ini diakhiri dengan kegiatan tanya jawab oleh para peserta konreg PDRB dan dilanjutkan dengan kegiatan ishoma.

Pada sesi kedua dibuka dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ir.Fredrick Ellia Gugkang,MA. Ia menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan kebijakan pemerintah provinsi dalam proses pembangunan tersebut.

Selanjutnya, pemaparan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakilkan oleh Bapak Drs.H. Taufik Hermawan . pada kesempatan tersebut, beliau menjelaskan tentang transformasi perekonomian Kalimantan Timur menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, strategi-strategi yang digunakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi guna mencapai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Sesi kedua ini diakhiri dengan penyusunan rumusan oleh tim perwakilan setiap provinsi dan pembacaan hasil rumusan kesepakatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menutup rangkaian kegiatan konreg 2016.

Pada hari ketiga, para peserta didampingi oleh panitia konreg melakukan city tour dengan mengunjungi lokasi wisata, perbelanjaan dan kuliner khas kota Tarakan.

Kesepakatan

Rapat konsultasi Regional Indikator Makro Pembangunan Dalam Perspektif Produk Domestik Regional Bruto se Kalimantan Tahun 2016 di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara menyepakati hal-hal sebagai berikut :

  1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antara BPS, Bappeda atau instansi yang menangani statistik di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, dan lembaga lainnya baik inter maupun antar regional di Kalimantan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan berbasis pembangunan berkelanjutan dalam pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
  2. Tema dan materi KONREG PDRB tahun 2017 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan dengan tetap memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah;
  3. Bappeda atau instansi yang menangani statistik di Pemerintah Provinsi bersama dengan BPS Provinsi Penyelenggara KONREG PDRB menyusun Statistik Kalimantan yang memuat indikator pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan provinsi – provinsi di Kalimantan;
  4. BPS berperan sebagai fasilitator dalam perumusan butir-butir draft kesepakatan KONREG PDRB dan akan mendistribusikan materi dan hasil kesepakatan ke masing-masing provinsi;
  5. Berdasarkan hasil kesepakatan KONREG PDRB se-Kalimantan tahun 2015, di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan KONREG PDRB se-Kalimantan tahun 2017 akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta KONREG PDRB dibebankan pada masing-masing Provinsi;
  6. Pelaksanaan KONREG PDRB se-Kalimantan tahun 2018 akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan pelaksanaan KONREG PDRB se-Kalimantan tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

REKOMENDASI

  1. Untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan berbasis pembangunan berkelanjutan di Kalimantan dibutuhkan penguatan data sektoral dan kesepakatan bersama, antara lain menetapkan wali data (liaison officer), menyiapkan infrastuktur, sumber daya manusia, dan anggaran. Penguatan data sektoral sejalan dengan tantangan bersama untuk mewujudkan satu data;
  2. Perlu dilakukan studi penyusunan Sistem Neraca Lingkungan (System of Enviromental Economics Accounting ?SEEA), sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan lingkungan, agar indikator makro untuk mengukur progress pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dimonitor dan dievaluasi implementasinya;
  3. Masing- masing provinsi menusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 5 (lima) tahunan dalam rangka pencapaian sasaran, target, dan indikator pelaksanaan TPB/SDGs daerah;
  4. Pemerintah provinsi perlu meningkatkan peluang investasi untuk mencipyakan peluang kerja bagi masyarakat;
  5. Bappeda atau instansi yang menangani statistik di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Kalimantan diharapkan terus meningkatkan kapasitas pemahaman bidang statistik bagi aparatur pemerintah daerah terutama para perencana pembangunan ekonomi.

BUTIR-BUTIR PENTING LAINNYA

  1. Pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan pembangunan, karena pertumbuhan haruslah berkualitas, inklusif, dan berkeadilan serta dapat menjawab permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananyatata kelola;
  3. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) harus melibatkan pemangku kepentingan yaitu pemerintah, parlemen, akademisi, pakar organisasi masyarakat sipil, media, filantropi, dan bisnis (swasta, BUMN, dan BUMD);
  4. Daya saing regional Kalimantan dalam pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) segera dibangun melalui transformasi ekonomi berdasarkan keunggulan potensi sumber daya alam yang didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai;
  5. Provinsi di Kalimantan harus mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi serta industri untuk meningkatkan daya saing, dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan efisien, cepat, dan murah;
  6. Diperlukan akselerasi pengembangan industri-industri yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi melalui proses hilirisasi produk sumber daya alam tak terbarukan untuk meningkatkan nilai tambah;
  7. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan orientasi peningkatan produktivitas SDA dari waktu ke waktu tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, merupakan aspek penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 PROGRES KESEPAKATAN 2015

Beberapa kesepakatan tahun 2015 telah dilaksanakan di beberapa provinsi, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antar provinsi. Sebagian dari kesepakatan perlu penelaahan kembali karena adanya multiinterpretasi terhadap butir-butir kesepakatan tersebut.